Polri hentikan penyidikan dugaan pelecehan seksual di kasus Brigadir J karena obstruction of justice, apa itu?

Ilustrasi Polri (Unsplash/Lendy Johnny)

delta3.co.id – Polri telah menghentikan penyidikan laporan pemeriksaan (LP) dugaan pelecehan seksual dan dugaan percobaan pembunuhan terhadap Bharada E oleh Brigadir J atau Norfiansyah Yosua Hutabarat.

Polri menyebut kedua LP itu masuk dalam kategori obstruction of justice, yang dapat menghambat penyidikan dugaan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irjen Pol Ferdy Sambo.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Mohammad Choirul Anam mengatakan, obstruction of justice merupakan tindakan menghalang-halangi proses hukum yang tengah dijalani oleh penegak hukum terhadap saksi, tersangka, maupun terdakwa.

Melalui laman resmi Indonesia Corruption Watch (ICW), obstruction of justice memiliki pengertian sebagai suatu pembangkangan terhadap fungsi instrumentasi asas legalitas karena dianggap mengintervensi aparat, sehingga proses hukum menjadi tertunda.

Baca Juga:  Bintang Emon soroti CCTV kasus tewasnya Brigadir J hingga sentil Kejaksaan RI, netizen: Nyali lu gede banget

“Makanya, salah satu fokus kami misalnya soal obstruction of justice dalam konteks kepolisian itu perusakan tempat kejadian perkara,” kata Mohammad Choirul Anam, dikutip delta3.co.id dari Pikiran-Rakyat.com pada 13 Agustus 2022.

Obstruction of justice juga disebut sebagai pengaburan cerita maupun perusakan TKP. Tapi, pada konteks HAM, hal ini bisa bisa menghambat proses penegakan hukum.

Memang Komnas HAM belum bisa menyimpulkan apakah terjadi pelanggaran ini atau tidak, namun berdasarkan data, ada indikasi kuat dalam kasus kematian Brigadir J.

Sementara itu, tersangka kasus Penembakan Irjen Ferdy Sambo dan Kuat Maruf sedang menjalani pemeriksaan di Mako Brimob pada Kamis, 11 Agustus 2022.

Kadiv Humas Polri Dedi Prasetyo mengatakan, selalu berkoordinasi dengan Komnas HAM dalam upaya melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Baca Juga:  Penjelasan Singkat Kenapa Bulan Oktober Dikenal sebagai Bulan Rosario Bagi Umat Katolik

Pemeriksaan dari Komnas HAM belum bisa dijadwalkan pada 13 Agustus 2022, karena masih menunggu kepastian dari penyidik Tim Khusus (Timsus) yang sedang mendalami pemeriksaan terhadap mantan Kadiv Propam Polri tersebut.

Beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada Ferdy Sambo tak lain terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas Kadiv Propam, Duren Tiga, pada 8 Juli 2022 lalu.

Selain itu, Komnas HAM juga ingin memeriksa Ferdy Sambo terkait temuan di Jambi oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri, balistik, dan siber.

“Beberapa poin penting tersebut menjadi bekal bagi kami untuk mendalami peristiwa ini agar lebih jelas,” ujar Anam.***

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan ke email [email protected].

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.